You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
DWP Kota Aceh Besar Studi Banding ke Jaktim
photo Nurito - Beritajakarta.id

DWP Kota Aceh Besar Studi Banding ke Jaktim

Sebanyak 10 anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Aceh Besar, Nangroe Aceh Darussalam (NAD) melakukan studi banding ke kantor Wali Kota Jakarta Timur, Selasa (24/4). Mereka ingin mempelajari program dan kegiatan DWP dan PKK di Jakarta Timur.

Apa yang didapat dari sini, tentunya akan diterapkan di kampung halaman kami

Ketua DWP Kota Banda Aceh Besar, Buraida Bahagia mengucapkan terima kasih kepada jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Admnistrasi Jakarta Timur yang telah menerimanya dengan baik. Apalagi dalam kunjungan ini pihaknya juga dapat mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang lebih tentang DWP dan TP PKK di Jakarta Timur.

"Kehadiran kami di sini untuk studi banding, saling bertukar informasi. Apa yang didapat dari sini, tentunya akan diterapkan di kampung halaman kami," ujarnya.

DPRD Sulut Studi Banding ke PT Jamkrida Jakarta

Sementara Sekretaris Kota (Sekko) Jakarta Timur, Usmayadi yang menyambut rombongan mengungkapkan kegiatan ini bisa saling menguntungkan untuk DWP dan TP PKK. Karena menambah pengetahuan dan wawasan, serta budaya antar daerah.

"DWP maupun TP PKK itu memiliki peranan yang sangat penting dalam melaksanakan program pemerintah secara berjenjang. Karena kedua organisasi wanita ini sangat aktif dan kegiatannya bersentuhan dengan masyarakat langsung," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1194 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1180 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye970 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye948 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye858 personBudhi Firmansyah Surapati